BUPATI NATUNA SAMBANGI TERSANGKA KORUPSI

Perlahan tapi pasti kasus-kasus korupsi di Natuna mulai terkuak. Setelah sebelumnya sejumlah pejabat dan mantan anggota DPRD Natuna ketar-ketir diperiksa KPK, kini giliran Kejari Natuna yang unjuk gigi. Setidaknya lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pekerjaan pemasangan jaringan menengah di desa Payalaman-Ladan, kecamatan Palmatak, yang kini telah masuk dalam wilayah kabupaten Kepulauan Anambas. Para bekas pejabat Natuna itu kini meringkuk dalam tahanan Mapolres Natuna di Ranai.

Kelima tersangka kasus korupsi itu adalah Mantan Plt Kadis Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Natuna, Kepala Bidang LPE Distamben Kabupaten Natuna, Chandra Putra ST, Agus Firmansyah, SE, M. Si, Novid Jefrin, Sudirman dan Agustian S.Sos. (Sijori Mandiri, 3 April 2009).

Namun demikian para tersangka korupsi itu sebagaimana diberitakan koran Sijori Mandiri, mendapat kunjungan istimewa dari Bupati Natuna, Daeng Rusnadi, Wakil Bupati Raja Amirullah, Sekda Ilyas Sabli dan sejumlah pejabat teras dilingkungan Pemkab Natuna, yang membesuk mereka di penjara Mapolres Natuna, Ranai pada 2 April 2009 lalu.

Menurut Daeng Rusnadi tujuannya membesuk para tersangka korupsi itu adalah untuk memberi motivasi dan dukungan moril. Walau demikian pihaknya mengaku memberikan dukungan penuh terhadap penindakan hukum yang dilakukan pihak kejaksaan dalam mengungkap dan mengadili kasus itu sesuai prosedur dan mekanisme ketentuan hukum yang berlaku.

Sekilas tak ada yang salah dengan kunjungan Daeng Rusnadi itu, apalagi para tersangka korupsi itu adalah para koleganya juga. Namun tentu jangan sampai kunjungan petinggi kabupaten Natuna itu mengisyaratkan upaya pemerintah daerah setempat untuk mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung. Kepada Kejaksaan Negeri setempat inilah saatnya untuk menunjukkan kredibiltas dan profesionalismenya. Proses hukum tetap harus dijalankan secara transparan dan objektif, meski para tersangka sebagaimana diakui oleh Daeng sendiri mendapatkan motivasi dan dukungan moril dari dirinya.

Jika seandainya saya yang dalam kapasitas seperti Daeng tentu saya tidak akan mau membesuk para tersangka apa lagi memberi dukungan moril atau motivasi segala. Bahkan bila perlu akan saya kumpulkan semua pejabat seraya mengingatkan mereka bahwa nasib serupa bisa menimpa siapapun juga jika berani melakukan korupsi. Tapi maklum Daeng orangnya baik hati, alih-alih ikut memberi kecaman tapi malah dukungan moril dan motivasi yang digadang-gadangkan. Mudah-mudahan tidak sampai menstimulus pejabat lain untuk melakukan hal serupa agar mendapatkan dukungan moril dan motivasi juga dari "sang pemimpim besar" tanah Bunguran itu.

Korupsi di Natuna (maaf) memang seperti kentut, bunyinya memang tidak terdengar tapi baunya menyebar dimana-mana, dan sudah menjadi rahasia umum bagi masyarakat di sana. Di Natuna para pegawai negeri yang baru bertugas beberapa tahun sudah bisa punya rumah bertingkat bahkan ada yang sudah mampu membeli mobil. Kalau saja negara ini menganut sistem pembuktian terbalik dalam penanganan korupsi, mungkin sudah lama penuh penjara, dan sepertinya diperlukan pulau khusus untuk terpidana korupsi.

Tabiat rasuah alias korupsi di Natuna sudah lama menjadi perbincangan hangat rakyat, dulu seorang kenalan yang bekerja di BPK pernah menyatakan bahwa korupsi di Natuna benar-benar extra ordinary. Bahkan koran Sijori Mandiri yang merupakan koran lokal terkemuka di provinsi Kepulauan Riau juga pernah mengangkat kasus korupsi di Natuna dalam tajuknya berjudul "Selamatkan Natuna" pada 20 Februari tahun 2008. Dalam tajuknya itu redaktur mengemukakan:

"...besarnya nilai APBD Natuna tidak sebanding dengan realisasi pembangunan infrastruktur yang ada. Dan tak hanya kondisi infrastruktur yang memprihatinkan, tapi juga pertumbuhan perekonomian, gaya hidup, termasuk pola hidup masyarakatnya yang juga sangat mencemaskan. Pada sisi lain, walaupun sudah bermunculan berbagai dugaan tentang praktik korupsi pada penggunaan APBD Kabupaten Natuna, namun sejauh ini kondisi yang parah itu belum lagi mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum, baik di Natuna maupun Kepri secara umumnya. Tak salah kiranya Kejaksaan Agung mencap Kejaksaan Negeri (Kejari) Natuna tidak bergeming di dalam upaya pemberantasan korupsi.Kabupaten Natuna beserta masyarakatnya harus diselamatkan dari gerbang kehancuran. Jangan sampai ayam mati di atas gabah. Sementara sebagian pejabat Natuna bergelimang dengan uang, mobil mewah mengkilat, rumah bertingkat dan saldo terus berbunga, berlipat dan terus meningkat. Lalu pejabat mendidik masyarakat menjadi pemalas dengan membagikan sumbangan setiap bulan, hingga membuat antrean panjang di Kantor Pemkab Natuna".

Natuna memang merupakan daerah yang kaya, namun karena prilaku pejabatnya yang korup hingga kini masyarakatnya masih dalam keadaan miskin yang menurut BPS Natuna mencapai 30 persen lebih. Pemerintah setempat bukannya sibuk memikirkan bagaimana melakukan pemberdayaan, tapi malah asyik masygul membangun proyek-proyek mercu suar, dan menimbun harta untuk kepentingan pribadi.

Semoga saja Kejari Natuna bukan diisi oleh orang-orang "banci", sehingga penanganan perkara korupsi tidak berhenti disini saja tetapi harus diteruskan pada kasus-kasus yang lain, termasuk korupsi yang dilakukan oleh pejabat daerah nomor satu sekalipun.