ILLEGAL FISHING DIBERANTAS, RUMPON DIKEMAS

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sedang berjuang keras meningkatkan produktivitas Nelayan dikawasan ini. Lewat Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, Pemerintah daerah terus bergegas menciptakan program-program strategic yang langsung mengena pada masyarakat nelayan.

Dinas Kelautan dan Perikanan melalui kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak dua tahun lalu terus mengintensifkan pengawasan di perairan Anambas, hasilnya aktifitas illegal fishing yang sebelumnya menjadi momok nelayan Anambas berangsur berkurang. Aktifitas pengawasan juga melibatkan masyarakat yang dibekali dengan Handy Talki sehingga informasi tentang aktifitas illegal fishing dapat segera diketahui markas Satker atau kapal pengawas.

Disaat yang bersamaan Pemerintah Daerah terus mengintensifkan penyebaran rumpon atau rumah ikan, untuk meningkatkan produksi perikanan sehingga berimplikasi pada pendapatan nelayan tentunya. Menurut Drs. H. Zukhrin M.Si yang telah menggawangi DKP Anambas sejak dua tahun lalu itu pihaknya pada 2010 telah menyebar setidaknya 400 rumpon, pada 2011 kembali disebar 34 rumpon di daerah Telaga Besar dan Telaga Kecil.

Selain rumpon DKP Anambas juga mengintensifkan penggunaan Keramba Jaring Apung (KJA) kepada kelompok nelayan budi daya, selain untuk meningkatkan produktifitas juga untuk menggantikan kebiasaan penggunaan Jaring Tancap, karena KJA jauh rebih ramah lingkungan dan tidak merusak terumbu karang.

Menurut Zukhrin pihaknya pada akhir tahun 2011 ini juga akan segera membagikan pancing ulur sebanyak 996 paket untuk meningkatkan hasil tangkapan khususnya bagi nelayan tradisional. Sementara sejumlah program-program strategic lainnya seperti pembangunan depot minyak khusus Nelayan (SPDN), dan Program Keramba Jaring Air Tawar juga sudah dipersiapkan Zukhrin untuk tahun-tahun mendatang dalam rangka mendukung akselerasi pembangunan di Kepulauan Anambas.

Kabupaten Kepulauan Anambas, merupakan salah satu kabupaten maritime terbesar di Indonesia dan berada di wilayah perbatasan, dengan jumlah lebih dari separuh angkatan kerja bergantung pada sektor kelautan dan perikanan, bila Pemerintah Daerah berhasil mengangkat ekonomi keluarga nelayan, maka tentu akan lebih mudah bagi daerah ini untuk segera mengentaskan kemiskinan yang persentasenya mencapai 20 persen.