11 September 2009

NGABUBURIT ALA WARGA TEREMPA

Jika di kota-kota besar warga masyarakat umumnya menghabiskan waktu jelang buka puasa di mall-mall dan pusat perbelanjaan, maka tak demikian dengan warga Terempa, ibukota kabupaten Kepulauan Anambas. Kota sepelemparan batu yang berpenduduk kurang dari 10 ribu jiwa itu memiliki keindahan panorama laut, hingga tak heran warga disini biasa ber-ngabuburit ria di kawasan sekitar laut.

Bagi sejumlah orang yang gemar memancing, pelabuhan Pemda adalah tempat favorite. Lokasinya yang tak jauh dari rumah penduduk memungkinkan warga bisa bersantai disini tanpa harus takut didera kemacetan lalu lintas hingga terancam tak dapat buka puasa dirumah. Sebagian warga kadang juga menikmati semilir angin sepoy-sepoy dipinggir pelabuhan sambil mendengarkan alunan musik Cina dari stasiun radio yang asalnya entahnya dari mana mungkin dari Cina daratan atau Singapura.

Kalau para remaja tempat favorit mereka apalagi kalau bukan di SP alias Semen Panjang. Sebuah jembatan semen yang dibangun di tepi pantai sejak 10 tahun silam namun tak kunjung selesai hingga hari ini. Sebenarnya tak ada yang menarik di SP kecuali fanorama desiran gelombang yang kadang menjerit pelan ketika terhempas ditepian karang. Sementara cahaya kuning keemasan mengintip malu-malu dari balik bukit di seberang SP. Keunikan lainnya barangkali karena warga yang ngabuburit disini bisa bertemu dengan kerabat dan warga kota Terempa lainnya, silaturahmi itu bahasa afdholnya.

Bagi yang ingin sesekali berbuka puasa diluar rumah, disekitar SP juga terdapat dua buah rumah makan yakni Siantanur dan Café Laluna, yang boleh dibilang bertaraf kota besar. Macam ragam makanan domestik dan impor boleh dilahap disini.

Ngabuburit biasanya berlangsung sampai suara mengaji di Masjid raya terdengar syahdu. Beberapa waktu kemudian seorang petugas di Masjid akan memberi sinyal “Siapkan Karbet”, tak berapa lama suara sirine disusul dentuman keras ibarat meriam jaman perang 45 pun bersaut-saut di kota Terempa. Bagi anda yang belum mengenal tradisi Ramadhan disini jangan panik itu bukan bom, tapi tanda waktu berbuka puasa telah tiba...
Baca Selengkapnya...

LISTRIK KERAP MATI, BISA HAMBAT INVESTASI DI KKA

Sudah beberapa bulan ini persoalan listrik mati di Terempa, ibukota Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) belum juga menemui titik penyelesaiannya. Padahal listrik merupakan salah satu kebutuhan mendasar yang mutlak diperlukan guna memuluskan investasi swasta bagi menyerap lapangan pekerjaan dan ikut menggesa laju pembangunan di Anambas yang notabenenya merupakan daerah otonom baru.

Saat ini warga kota Terempa harus rela dengan keadaan listrik yang menyala 2: 1 alias dua malam menyala dan semalam gelap gulita. Tak hanya pada malam hari disiang hari pun listrik digilir 2: 1, itupun kadang diselingi dengan mati mendadak. Bahkan warga kampung Tanjung Tengah sempat beberapa minggu harus pasrah dengan pemadaman total akibat trafo PLN di wilayah mereka rusak.

Kondisi ini selain dapat menghambat investasi yang mana saat ini sangat dibutuhkan Anambas juga amat meresahkan warga. Banyak warga yang mengeluh karena peralatan elektronik mereka yang menjadi rusak karena listrik sering mati mendadak. Disamping itu pada malam hari warga Terempa juga terpaksa harus berdamai dengan bisingnya suara genset yang digunakan penduduk.

Beberapa waktu lalu sejumlah warga Terempa sempat berdemonstrasi karena tak tahan dengan kondisi demikian, apalagi PLN Ranting Terempa dinilai warga sudah kerap ingkar janji. Namun warga sempat menawarkan untuk menyelesaikan persoalan listrik secara bersama-sama, jika memang ada alat yang harus dibeli maka tak ada salahnya dibeli secara patungan.

Tak hanya listrik yang saat ini dikeluhkan warga Terempa tapi juga air. Untungnya persoalan tersebut sudah sedikit teratasi akibat hujan yang beberapa kali mendera kota Terempa, walau sebagian masyarakat terutama yang tinggal di kampung Tanjung dan dataran tinggi masih harus rela mengangkut air untuk kebutuhan sehari-hari mereka.

Kini Pemerintah kabupaten Kepulauan Anambas betul-betul didesak untuk menjadikan persoalan diatas sebagai prioritas masalah yang mesti dipecahkan dengan segera. Sebaliknya kita warga masyarakat juga sudah saatnya “melek lingkungan”, berhemat air, berhemat listrik adalah tanggungjawab kita bersama.
Baca Selengkapnya...

26 Agustus 2009

ANAMBAS POS, KORAN LOKAL PERDANA DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

Setahun dibentuk sebagai daerah otonom, pembangunan di kabupaten Kepulauan Anambas terus menggeliat. Tak hanya infrastruktur fisik tetapi juga upaya untuk membangun public awareness terus digalakkan berbagai kalangan. Salah satunya adalah melalui penerbitan media lokal Anambas Pos.

Media yang digawangi oleh Asril Masbah (Pemimpin Redaksi) pada bulan Agustus ini sudah terbit untuk edisinya yang keempat, dengan jumlah halaman sebanyak 12 halaman. Berita-berita yang di ekspos sejauh ini memang lebih banyak tentang perkembangan di sekitar kabupaten Kepulauan Anambas dan provinsi Kepri umumnya. Sedang wilayah distribusinya selain tersebar di Terempa, Palmatak, dan Jemaja juga telah disitribusikan sampai ke ibukota provinsi Kepri, Tanjung Pinang.

Sekadar ilustrasi selama ini di wilayah Kepulauan Anambas yang berjarak sekitar 200 mil dari ibukota provinsi Kepri, Tanjung Pinang, sulit sekali ditemui media massa baik lokal maupun nasional. Bahkan koran Natuna Pos yang merupakan media kebanggaan masyarakat kabupaten induk Natuna tak sampai menjangkau wilayah ini. Jadi praktis tak ada bacaan informatif yang dapat menemani keseharian warga Anambas, kecuali koran-koran lama dari Singapura dan Batam yang dibeli para pedagang secara kiloan untuk membungkus dagangan mereka.

Keberadaan Anambas Pos tentu memberi warna baru dalam upaya memperluas ketersediaan public sphere di daerah ini yang mana selama ini luput dari perhatian swasta maupun pemerintah. Mudah-mudahan Anambas Pos dapat meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, tetap independent dan benar-benar dapat menjadi referensi perubahan masyarakat Anambas sebagaimana melekat pada slogannya.
Baca Selengkapnya...

ANAMBAS AKAN REKRUT 654 CPNS

Guna mengisi kebutuhan pegawai dilingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA), rencananya tahun 2009 ini pemerintah setempat akan merekrut sebanyak 654 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dari jumlah tersebut sebagaimana dilansir Anampos Pos, edisi Agustus 2009, akan dibuka sebanyak 181 lowongan untuk formasi guru, 339 untuk tenaga teknis, dan sisanya untuk tenaga kesehatan. Sementara untuk kualifikasi pendidikan calon pelamar yang akan diterima adalah minimum lulusan D2 dan SMK, sedang untuk SMA tidak dibuka.

Penerimaan CPNS di kepulauan Anambas tahun ini merupakan yang terbesar di provinsi Kepulauan Riau, hal ini dapat dimaklumi mengingat kebutuhan daerah tersebut pasca pembentukan KKA sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Natuna pada 24 Juni tahun lalu.

Besarnya jumlah CPNS yang akan diterima, membuat masyarakat Anambas terutama para pencari kerja antusias untuk ikut melamar. Saat ini di Anambas warga masyarakat mulai asyik memperbincangkannya. Tidak hanya warga lokal, tetapi juga warga Anambas yang sudah lama menetap di luar daerah juga akan ikut berkompetisi untuk menjadi aparatur publik di daerah kaya Migas itu. Bahkan warga dari luar Kepri pun sepertinya juga akan banyak yang mengadu nasib di Anambas.

Namun sayangnya sejauh ini belum didapat kepastian kapan proses rekrutmen CPNS akan dibuka. Tapi menurut kabar yang beredar di masyarakat , perekrutan akan dibuka pada September atau Oktober mendatang.

Segenap masyarakat Anambas tentunya mengharapkan proses rekrutmen CPNS di Anambas nanti berlangsung dengan lancar dan fair, sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan di daerah tersebut. Semoga.
Baca Selengkapnya...

14 Juli 2009

MENYERET GERBONG KETERTINGGALAN ANAMBAS

Beberapa waktu lalu masyarakat Anambas baru saja menggelar perhelatan untuk merayakan setahun terbentuknya kabupaten Kepulauan Anambas. Berbagai acara yang dilangsungkan dari tanggal 24-27 Juni itu terlaksana dengan penuh sahaja namun sarat makna. Selang beberapa hari kemudian Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Lukman Edi sebagaimana dilansir Sijori Mandiri 2 Juli 2009 menyatakan, bahwa Anambas bersama Natuna dan Lingga adalah kabupaten yang masih berada pada daftar daerah tertinggal dan merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Sedang Kepri sendiri menurut Edi merupakan provinsi pemekaran yang berhasil sehingga dapat pula dikatakan sebagai sebagai provinsi pemekaran percontohan di Indonesia.

Masih menyandang status sebagai kabupaten tertinggal memang merupakan keprihatinan tersendiri yang harus disikapi dengan bijak, tetapi juga harus dilihat secara cermat. Khusus Anambas misalnya merupakan daerah otonom yang baru dibentuk pada 24 Juni tahun lalu sebagai hasil pemekaran dari kabupaten Natuna, sedang pemerintahannya baru efektif sejak September 2008, jadi belum genap setahun.

Dua Prasyarat Utama
Namun demikian, hemat penulis Anambas akan cepat meninggalkan statusnya sebagai daerah tertinggal dalam waktu lima tahun kedepan. Dua prasyarat utama yang harus segera dilakukan terhadap Anambas adalah pertama, segera menetapkan daerah tersebut sebagai kabupaten penghasil migas dengan segala kompensasinya. Jika berdasarkan asumsi besaran DBH Migas sebagaimana yang diterima kabupaten induk selama ini, maka sector tersebut akan menyumbang pemasukan hingga 90 persen lebih dari APBD Anambas setiap tahunnya, dengan kata lain tanpa DBH Migas sangat mustahil Anambas bisa mengakselerasi pembangunan dan beranjak dari ketertinggalan dalam waktu cepat. Menteri PDT meski tidak memiliki kewenangan secara langsung tapi tentu mempunyai kapasitas untuk ikut membantu memperjuangkan usaha masyarakat Anambas mendapatkan hak-haknya atas eksplorasi kekayaan alam di bumi Anambas.

Kedua, perlunya pemerintah daerah menekankan pembangunan inftrastruktur dan superstruktur fisik yang memiliki multiplying effect alias dampak berlipat berganda, yang untuk konteks Anambas dapat diidentifikasi sebagai pembangunan jalan lintas kecamatan dan desa, transportasi laut, pelabuhan laut, perumahan murah dan menengah, serta unit-unit pertokoan khususnya di Terempa dan Letung yang saat ini perniagaannya sedang bergeliat namun miskin sarana.

Pembangunan proyek-proyek tersebut akan meningkatkan mobilitas warga Anambas yang tersebar tidak di satu pulau, dan juga untuk memancing investasi sektor swasta baik lokal maupun regional. Meminjam logika Paul Rosentein dan Rodan (1957) high investment akan berdampak pada high employment yang kemudian berimplikasi pada high income mengakibatkan pertambahan high purchasing power dan akhirnya kembali berkontribusi pada high investment.

Anambas saat ini seperti sebuah lapangan sepak bola yang kosong dan gersang, tanpa rumput yang hijau dan fasilitas mumpuni orang-orang tidak akan mau bertanding disini. Jadi infrastruktur dan superstruktur fisik adalah kebutuhan yang paling mendesak dewasa ini. Pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dari manapun sumber dananya asal dibenarkan undang-undang termasuk opsi melakukan pinjaman daerah harus melakukan big push terhadap hal ini. Dalam kajian keuangan negara Rostow dan Musgrave mengembangkan suatu model pengeluaran pemerintah yang pada intinya menyatakan bahwa pada tahap awal pemerintah perlu mengeluarkan investasi yang besar untuk menyediakan prasarana, tetapi pada tahap menengah meski investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar, sehingga ketergantungan pada pemerintah akan berkurang.

Lebih dari itu pada gilirannya modal besar yang dikeluarkan pemerintah tersebut akan terbayarkan melalui pajak dan retribusi seiring peningkatan income masyarakat. Tetapi yang harus diingat dalam waktu 5-10 tahun ini pemerintah daerah harus menghindari betul pembangunan berbagai proyek mercu suar yang megah nan mewah tetapi dampak bergandanya kecil dan minus horizontal equity antar wilayah/ pulau seperti pembangunan proyek Gerbang Utaraku sebagaimana yang pernah dilakukan kabupaten induk Natuna.

Sedang untuk jangka menengah dan panjang, sektor pendidikan adalah keharusan yang mutlak, putra-putri lokal harus diberikan kesempatan untuk mengeyam pendidikan tinggi dengan biaya dari pemerintah daerah. Industri perikanan dan pembangunan berbasiskan kelautan serta pariwisata maritim adalah bagian yang juga perlu direncanakan dengan matang dan harus menjadi sektor unggulan daripada usaha masyarakat tempatan, terutama untuk mengatasi habisnya sumber daya tak terbarukan (baca: Migas) dimasa mendatang.

Modal Sosial dan Realitas Daerah
Sekali lagi optimisme penulis akan kemampuan Anambas menyeret gerbong ketertinggalannya dalam waktu lima tahun bukan tidak beralasan. Anambas memiliki prakondisi lain yang amat kontributif bagi pembangunan. Dukungan masyarakat Anambas dalam priode advokasi pembentukan kabupaten ini yang diantaranya ditunjukkan dengan kesediaan untuk ikut menyumbang dana, tenaga, dan antusiasme yang tinggi dari level elit sampai level grass root merupakan modal sosial yang amat berarti bagi pembangunan daerah ini kedepan tentu jika hal tersebut berhasil dikonversikan dalam bentuk partisipasi politik publik baik dalam tataran local regulations process juga dalam konteks mengawasi pembangunan.

Namun bagaimanapun teknis caranya pemerintah setempat harus menginisiasi pengadaan ruang publik yang fair, demokratis, namun murah dan dapat disediakan dalam waktu singkat (seperti koran dan radio lokal) yang mana saat ini di Anambas masih nihil. Keberaadaan media lokal tersebut memberi kesempatan bagi publik Anambas yang sejak awal telah memiliki perhatian yang besar terhadap daerahnya kini di dorong untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan pembangunan. Pada sisi lain media lokal tersebut juga memudahkan pemerintah daerah untuk mengkampanyekan program-program yang secara teknis membutuhkan partisipasi aktif dari publik, katakanlah misalnya program Keluarga Berencana, program menjaga Lingkungan Hidup khususnya konservasi laut dan isinya, program peningkatan kualitas kesehatan, serta keamaanan, kebersihan, dan ketertiban kota, dan lain sebagainya.

Keberadaan ruang publik amat penting karena pada banyak kasus daerah pemekaran baru minimnya peranan masyarakat dalam pembangunan dan proses kebijakan publik ditingkat lokal bukan karena apatisme dan fatalisme tetapi lebih karena ketiadaan ruang publik untuk berpartisipasi. Padahal yang menjadi ciri dari pemerintahan otonomi kata Warsito Utomo (2007) adalah reformasi dan perubahan warna government yang bertitik tekan pada otoritas kepada governance yang bertitik tekan pada interaksi di antara pemerintah (public), masyarakat (community) dan swasta (profit maupun sosial).

Disamping itu wilayah Anambas yang relatif lebih kecil dibanding kabupaten induk Natuna (hanya 33,15 persen dari keseluruhan wilayah Natuna sebelum pemekaran), serta jarak antar pulau di Anambas yang lebih dekat akan memberi kemudahan tersendiri dalam mengefektifkan pelayanan publik dan koordinasi pemerintahan.

Sedang jumlah penduduk yang sedikit (hanya 40 ribuan jiwa) dengan ikatan ginealogis yang cenderung homogen serta kualitas integrasi sosial yang cukup baik akan lebih memudahkan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. Potensi kemunculan social problems seperti kesenjangan sosial, anak jalanan, kemiskinan kota, pekerja seks komersial juga relatif kecil, sehingga pemerintahan tidak akan terlalu disibukkan dengan rantai permasalahan sosial tersebut, dan hal ini adalah indikator yang positif bagi Anambas untuk melangkah kedepan, meminjam slogan JK, lebih cepat dan lebih baik.

Dan yang paling terpenting adalah sistem rekrutmen pegawai pemerintahan yang bersih dari KKN, serta pelelangan proyek-proyek pembangunan yang fair terutama pada masa-masa awal ini adalah kunci dari keberhasilan pembangunan Anambas dan arah menuju implementasi prinsip-prinsip Good Governance dalam bingkai yang holistik. Kelak 5 tahun kedepan jika Lukman Edi (tentu bila ia masih terpilih sebagai menteri PDT) mengunjungi Anambas, ia akan berkata "Sekarang Anambas tak tertinggal lagi, tetapi mengarah pada kabupaten yang madani". Semoga....
Baca Selengkapnya...