28 Mei 2009

YANG MUDA YANG DIATAS: INSPIRASI BUAT BIROKRASI

Menarik sekali menyaksikan acara Kick Andy di Metro TV hari Jum’at 22 Mei kemarin. Talk Show yang juga disiarkan ulang pada hari minggu siang itu mengangkat tajuk Young on Top. Kick Andy terkesan dengan kiprah beberapa orang yang meski masih berusia relatif muda namun telah berhasil menduduki jabatan penting diberbagai bidang dan lapangan pekerjaan.

Di dunia pendidikan misalnya, Kick Andy menampilkan Firmanzah. Pria yang baru berumur 32 tahun itu baru saja dilantik sebagai Dekan fakultas Ekonomi Univ. Indonesia. Selain Firman ada juga Anis Baswedan, pria yang pada tahun 2008 pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh intelektual dunia oleh Jurnal Foreign Policy di Washington itu menjabat Rektor Univ. Paramadina saat usianya masih 38 tahun. Ada juga Yan Hendry Jauwena, di usianya yang ke-28 tahun menduduki posisi sebagai Trade Lane Manager DHL Asia-Pacifik. Dan Antonny Liem, pria kelahiran tahun 1976, mencapai posisi sebagai President Direktur di perusahaan IT Multi Nasional, di usia 26 tahun. Dari dunia BUMN, ada Katherina Patrisia, yang dicatat Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai Direktur termuda di seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Satu lagi yang tak kalah hebat adalah, Billy Boen. Di usianya yang ke-26 Billy sudah menjabat sebagai General Manager untuk perusahaan brand termana, Oakley. Kini, di usia 30 tahun, Billy menjabat sebagai kepala divisi Food & Beverage di MRA Grup.

Namun dari sekian banyak tokoh yang ditampilkan Kick Andy, ternyata tak satupun yang berasal dari birokrasi pemerintahan. Boleh jadi Kick Andy lupa, atau bisa jadi juga memang tak ada anak muda yang berhasil mencapai jabatan puncak di birokrasi kala usianya masih muda. Maklum selama ini birokrasi kita terkenal dengan segala kebobrokannya. Sogok-menyogok, lamban, dan rekrutmen yang mengandalkan kekerabatan sudah jadi rahasia umum.

Mereka yang cerdas dan kreatif namun masih muda harus menunggu sampai seniornya pensiun untuk dapat menduduki jabatan-jabatan puncak di birokrasi. Pola patron klien sudah demikian mengakar. Ngga perlu repot-repot setiap empat tahun naik pangkat dan gajinya otomatis juga akan naik. Memang baru-baru ini kita mendengar usaha pemerintah untuk menerapkan gaji berbasis kinerja. Tidak lagi berdasarkan PGGS alias Pintar Goblok Gaji Sama. Tapi sejauh mana efektifitas implementasinya masih harus kita tunggu setidaknya sampai akhir tahun ini.

Selama ini birokrat muda harus puas dengan posisi-posisi bawah atau menengah. Mereka tak kuasa untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang kreatif nan inovatif untuk membuat pemerintahan lebih responsive dan progress. Kalaupun gagasannya diterima seringkali implementasinya sarat deviasi oleh karena kepentingan sang senior.

Padahal kata Tridodo W Utomo dalam tulisannya berjudul Pematangan Birokrat Muda Sebagai Faktor dan Aktor Kunci Dalam Reformasi Birokrasi, Birokrat muda dapat menjadi agent of reform atau key actor daripada proses pembenahan birokrasi kita. Karena menurut Utomo birokrat muda pertama, diasumsikan memiliki energi dan potensi perubahan yang signifikan untuk menuju pada suatu tatanan organisasi yang lebih dinamis. Pengalaman bangsa kita semenjak revolusi kemerdekaan hingga masa reformasi pasca Orde Baru membuktikan begitu kuatnya peranan pemuda dalam menginisiasi dan mengakselerasi perubahan.

Kedua, SDM dengan kompetensi unggul adalah inti dari birokrasi dan menjadi motor penggerak roda organisasi. SDM yang unggul akan dapat mengelola sumber-sumber daya aparatur secara efektif dan efisien; merumuskan kebijakan publik yang tepat dan berkualitas prima; menegakkan peraturan secara adil, jujur dan konsisten; menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara taat azas, sekaligus mengawal organisasi untuk selalu berada pada jalur yang tepat untuk mencapai visi dan misinya. Dan harus diakui bahwa SDM yang memenuhi karakteristik tersebut, sebagian besar terdapat pada jenjang menengah (young bureaucrats).

Ketiga, birokrat muda relatif memiliki visi dan idealisme yang tinggi, dan belum banyak terpengaruh oleh patologi birokrasi seperti KKN, pemborosan sumber daya, arogansi jabatan, dan sebagainya.

Bureaucracy is the machine of the state, saya kira semua orang sepakat demikian. Hemat saya untuk membuat mesin itu berjalan efektif maka harus ada dinamisasi dan kompetisi didalamnya. Ini tak ubahnya suatu ikhtiar yang konkgret untuk menuju pemerintahan yang kompetitif. Senada seperti disampaikan Osborne dan Plastrik bahwa pemerintahan kompetitif mensyaratkan persaingan diantara para penyampai jasa atau pelayanan untuk bersaing berdasarkan kinerja dan harga. Mereka memahami bahwa kompetisi adalah kekuatan fundamental untuk memaksa badan pemerintah melakukan perbaikan. (Osborne dan Plastrik, Memangkas Birokrasi-Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, 2000).

Sudah saatnya birokrasi kita mengadopsi prinsip-prinsip organisasi modern salah satunya adalah dengan memberikan kesempatan yang sama bagi para orang-orang muda untuk menduduki jabatan-jabatan puncak. Dan tayangan Kick Andy minggu lalu itu adalah hikmah yang berharga untuk birokrasi kita, jika mereka mau menyelaminya.
Baca Selengkapnya...

20 Mei 2009

HANTU ITU BERNAMA TOEFL

Sudah dua hari ini badan saya kurang fit. Mungkin karena terlalu banyak bergadang. Tapi barangkali juga karena depresi mikirin skor Toefl, yang hasilnya baru bisa diketahui Rabu tadi siang.

Test of English as Foreign Language atau lazim disingkat Toefl, benar-benar jadi momok buat kami para penstudi di Program Pasca Sarjana Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Bandung. Pasalnya pihak kampus mewajibkan skor miniminal 500 sebagai prasyarat mengikuti sidang Tesis atau Disertasi. Bagi saya yang sama sekali ngga punya basic sastra Inggris dan juga bagi kebanyakan teman-teman angka 500 cukup menakutkan.

Tak jarang seorang kandidat Magister atau Doktor gagal sidang hanya gara-gara score Toefl nya belum mencukupi 500. Bahkan kabar yang saya dengar dari staf di Lab. Bahasa Unpar ada beberapa mahasiswa yang Drop Out, gara-gara score Toefl yang belum mencukupi, sedang masa studinya sudah habis. Salah seorang kawan saya yang mengambil studi Hubungan Internasional, sudah 9 kali mengikuti test Toefl, tapi apa daya Dewi Fortuna belum berkenan menghampiri. Bahkan ada yang sudah sampai 11 kali. Masih banyak cerita-cerita seram yang membuat saya semakin kecut. Sudah lama saya tidak berada dibawah tekanan seperti ini.

Unpar benar-benar keterlaluan, perguruan tinggi negeri di Bandung setahu saya skor Toefl minimum yang dipersyaratkan hanya 450-475. Bahkan sebagian besar kampus swasta score Toefl hanya formalitas saja. Tapi pihak Rektorat Unpar tak mau peduli, mereka agaknya takut betul dianggap menurunkan kualitas kalau batas minimum score Toefl dikurangi atau malah dihapuskan sama sekali.

Sebenarnya bagi kebanyakan mahasiswa di Program Pasca Sarjana Unpar, yang namanya bahasa Inggris tak terlalu menjadi soal. Karena dalam perkualihan sehari-haripun 99 persen literatur yang dipakai menggunakan bahasa negeri Paman Sam itu. Tapi ternyata kemampuan membaca buku-buku berbahasa Inggris tak selalu berbanding lurus dengan kemampuan menjawab soal-soal dalam Tes Toefl.

Saya sendiri juga cukup akrab dengan bahasa Inggris. Sejak 4 tahun lalu saya bergabung dengan sebuah English Conversation Club di kota Bandung. 3 tahun lalu saya juga sempat menjadi Language Helper untuk beberapa orang asing dari Amerika dan Australia yang sedang belajar bahasa dan budaya Indonesia di Bandung. Ternyata kebiasaan berbincang-bincang dalam bahasa Inggris tak banyak membantu dalam menjawab soal-soal Toefl.

Sudah empat kali saya ikut test Toefl. Test pertama kali sewaktu pertama masuk Unpar, saya hanya mampu meraih score 420. Sadar diri karena masih jauh dari batas minimum, saya sengaja mengambil Toefl Preparation Course. Ketika mid Test score Toefl saya naik sedikit menjadi 444, tapi ketika Final Test malah turun jadi 430. Satu bulan berikutnya saya memutuskan untuk ikut test lagi. Tapi sayangnya hanya mampu mencapai 469. Wah...benar-benar...Danger. Masa studi saya sudah hampir genap 4 semester. No more money for tuition, kontrakan juga sudah hampir habis. Kalau masih tidak lulus juga, ngga tau lah...

Siang tadi muka saya tampak agak pucat. Setelah menemui dosen pembimbing di kampus Jln Merdeka, saya langsung banting arah ke kampus Jln. Ciumbuleuit, tujuannya apalagi kalau bukan melihat hasil test Toefl yang baru saja saya jalani minggu lalu. Di lab bahasa tampak agak ramai, sebagian besar adalah mahasiswa program S1 yang mungkin sedang bernasib sama seperti saya. Begitu masuk ruangan, staf disana senyum-senyum sambil meledek saya. Uh...benar-benar...buat semakin deg-degan.., tak sabar melihat map warna biru yang sedang dikerumuni sejumlah mahasiswa. Dan Allhamdulillah, Finaly I've got 507 of Toefl score, n the Ghost already gone away...
Baca Selengkapnya...

12 Mei 2009

PELAJAR MAHASISWA ANAMBAS DI BANDUNG GELAR MUBES I

Dengan mengangkat tema "Berkemudi Akal, Bersauh Etika - Kita Wujudkan KPMA yang Cerdas, Solid, dan Berbudaya", pelajar, mahasiswa, dan pemuda asal Kabupaten Kepulauan Anambas yang tergabung dalam Keluarga Pelajar Mahasiswa Anambas Se-Bandung Raya (KPMA-BANDUNG), Sabtu 9 Mei 2009 kemarin menyelenggarakan Musyarah Besar (Mubes) untuk pertama kalinya.

Mubes yang dimulai sejak pukul 10 pagi itu dihadiri oleh sekitar 35 pelajar dan mahasiswa Anambas dari sekitar 50-an orang anggota yang tercatat dalam database organisasi, papar Zairul yang betindak sebagai Ketua Panitia Mubes.

Dalam Mubes tersebut Matari Yasinullah HS terpilih sebagai Ketua Umum, dan Sasmiyanto sebagai Ketua DPPA, dua anggota DPPA lainnya adalah Eka Fitriana dan Nandrey. Mubes juga menetapkan empat penasehat organisasi tiga diantaranya adalah Prof. Dr. M Zen, Drs. Wan Ahmad Adib Zain, dan Nong Nuraida.

Acara yang berlangsung penuh suasana kekeluargaan itu berakhir pada pukul empat sore. Kemudian pada malam harinya dilanjutkan dengan acara silaturrahmi dan syukuran atas penempatan asrama baru. Dalam acara syukuran tersebut juga dihadiri organisasi pelajar mahasiswa dari kabupaten Lingga, kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bengkalis, Bintan dan Karimun serta sejumlah tetua dari keluarga provinsi Kepulauan Riau di Bandung, dan penasehat KPMA.

Sejak tiga minggu lalu pelajar, mahasiswa, dan pemuda Anambas di Bandung telah menempati asrama putra tersendiri bertempat di Jln. Cikaso no 19, Bandung. Sedang asrama putri sudah sejak 8 bulan lalu menempati rumah dijalan Batik Pekalongan no. 41 Bandung. KPMA Bandung pertama kali dibentuk pada tahun 2006, untuk mendukung perjuangan pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas. Namun baru pada tahun 2009 ini KPMA menyelenggarakan Mubes secara resmi, dan memiliki sekretariatnya sendiri.
Baca Selengkapnya...

09 Mei 2009

MEMETIK PELAJARAN DARI MUSIBAH DI SERASAN

Sabtu 2 Mei kemarin boleh jadi adalah hari yang paling menyedihkan bagi sebagian masyarakat di kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna. Pasalnya KM Usaha Baru yang mengangkut sekitar 100-an orang penumpang tenggelam. Puluhan orang menjadi korban, dan enam orang diantaranya dipastikan meninggal dunia.

KM Usaha Baru tenggelam di depan pulau Serasan ketika mengangkut penumpang dari Serasan ke KM Bukit Raya yang akan menuju Tanjung Pinang, ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Karena kecamatan Serasan belum memiliki pelabuhan laut yang memadai untuk tempat bersandar kapal sebesar KM Bukit Raya yang berkapasitas 1500 penumpang, maka di perlukan sebuah kapal pengangkut yang berukuran agak kecil atau biasa disebut Pompong. Namun apa nyana KM Usaha Baru yang ketika itu bertugas sebagai pompong pengangkut, karena diterjang ombak dan angin kencang ketika hendak merapat ke KM Bukit Raya terhempas dan menambrak badan kapal hingga tenggelam. Puluhanpun orang tercebur ke laut.

Musibah tersebut tentu mengguratkan duka yang mendalam tidak hanya kepada keluarga korban, tapi juga bagi warga Serasan. Dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin menyampaikan belasungkawa, semoga para korban meninggal diterima disisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.

Namun sungguh tidak bijak rasanya jika pihak-pihak terkait hanya menjadikan musiban ini sebagai cerita duka belaka. Harus ada yang bertanggungjawab, dan yang lebih penting adalah keseriusan pemerintah daerah untuk betul-betul memperhatikan pelayanan publik bagi masyarakat khususnya yang menyangkut dengan pelayanan transportasi laut.

Memang sulit dipercaya, kecamatan (Onderdistrict) Serasan yang sudah eksis sejak zaman kolonial Belanda, kemudian setelah Indonesia merdeka masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Kepulauan Riau (kini Kabupaten Bintan), dan sejak tahun 1999 menjadi bagian dari kabupaten Natuna yang hingga kini telah berganti 3 kali Bupati, namun sampai sekarang belum juga memiliki sebuah pelabuhan laut yang layak.

Padahal baik pemerintah kabupaten Natuna ataupun pemerintah provinsi Kepulauan Riau memiliki anggaran daerah yang cukup besar. Pemerintah kabupaten Natuna misalnya tahun 2009 ini memiliki APBD 900 milyar lebih, sedang penduduknya hanya sekitar 60 ribu jiwa. Bahkan pada tahun 2006 APBDnya mencapai Rp. 1,3 trilyun. Sayangnya, pemerintah daerah setempat lebih mementingkan membangun proyek-proyek Mercu Suar seperti megak proyek Gerbang Utaraku yang menelan biaya hingga ratusan milyar Rupiah dari pada membangun proyek-proyek yang memiliki multiplyng effect seperti dermaga, jalan, jembatan, perumahan, dan pertokoan.

Selain itu, pemanfaatan sarana transportasi laut seperti pompong, baik yang berfungsi sebagai pompong pengangkut atau alat transportasi antar pulau belum memiliki standarisasi tertentu yang paling tidak dapat memenuhi standar keselamatan penumpang. Padahal bagi masyarakat kepulauan seperti di Natuna dan Anambas, pompong itu tak ubahnya seperti mobil bagi masyarakat di kota-kota besar. Jika pengendara mobil tak memakai seat belt bisa dikenakan denda, maka tak berlebihan juga rasanya kalau pompong diwajibkan memiliki pelampung. Sedang bagi pompong pengangkut seharusnya dipilih dari kapal motor yang berukuran agak besar berdasarkan suatu kriteria kelayakan tertentu yang sesuai untuk mengakut ratusan penumpang. Apalagi Natuna dan Anambas yang terletak di laut China Selatan itu terkenal berombak ganas. Pada musim utara bahkan bisa mencapai 3-4 meter.

Pemerintah daerah juga harus segera membangun dermaga yang layak, demi keselamatan dan pemenuhan terhadap hak-hak publik. Saat ini dibekas wilayah eks kewedanaan Pulau Tujuh (Natuna dan Anambas), hanya di Terempa dan Ranai yang sudah memiliki dermaga yang layak. Sedang lima kecamatan lainnya terpaksa masih harus menggunakan pompong pengangkut.

Peristiwa di Serasan memang kita anggap sebagai musibah, namun selayaknya musibah tersebut kita jadikan pelajaran berharga. Agar kedepan tak perlu lagi terjadi hal serupa, yang mana kontribusi terbesarnya adalah karena kelalaian kita. Kedepan jika terjadi musibah tak perlu menyalahkan alam, kitalah yang seharusnya berdamai (baca: menyesuaikan diri) dengannya.
Baca Selengkapnya...

30 April 2009

ANAMBAS TAK DAPAT DBH MIGAS ???

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas (KKA) pada 24 Juni lalu ternyata tidak menjadikan Anambas secara otomatis berhak mendapatkan DBH Migas. Meski sebelumnya telah ada kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Natuna sebagai kabupaten induk dengan para penggagas KKA tentang pembagian DBH, ternyata KKA masih harus gigit jari. Alokasi DBH Migas yang dikeluarkan Departemen Keuangan pada triwulan keempat, Kabupaten Kepulauan Anambas ternyata hanya dapat Rp. 0.

Persoalan DBH migas memang telah lama mengemuka. Konon hal ini pula yang menjadi alasan Bupati Natuna, Daeng Rusnadi menolak pemekaran Anambas dari kabupaten Natuna beberapa waktu lalu. Walau ketika hendak maju pada Pilkada Natuna tahun 2006, didepan tokoh-tokoh Anambas Daeng berikrar setuju. Tapi siapa sangka setelah berhasil duduk di kursi N 1. Daeng yang juga seorang alim ulama itu ingkar tanpa malu. Dengan berbagai dalih Daeng berusaha menjegal Anambas. Tapi perjuangan yang solid dari segenap masyarakat Anambas akhirnya pemerintah pusat pada 24 Juni 2008 menetapkan UU. 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau.

Alasan yang paling pokok penolakan Daeng terhadap KKA memang karena persoalan Migas. Pasalnya kekayaan alam migas yang selama ini digadang-gadangkan Pemkab Natuna, kegiatan pengekspolorasiannya berada di wilayah Anambas. Jika Anambas berpisah dari Natuna dan berdiri sendiri sebagai sebuah daerah otonom. Tentu DBH Migas yang selama ini diterima Natuna akan beralih ke Anambas. Padahal selama ini DBH Migas menyumbang lebih dari 90 persen APBD Natuna yang tiap tahunnya berkisar Rp. 700 milyar sampai 1 triliun lebih.

Namun masyarakat Anambas tak mau mengedepankan egonya. Karena mereka pada dasarnya menginginkan pemekaran daerah mendatangkan kemaslahatan bagi semua. Tidak hanya untuk Anambas tetapi juga si induk Natuna. Untuk itu dibuatlah kesepakatan yang pada intinya membagi DBH Migas dengan formulasi 60 persen untuk Natuna dan 40 persen untuk Anambas. Kesepakatan tersebut tertuang dalam surat BP2KKA nomor 209.3/ANAMBAS/IV/2008 tanggal 23 April 2008 perihal persetujuan dan permohonan tentang DBH Migas, yang ditandatangai oleh Ketua Umum BP2KKA Prof. Dr. M. Zein, Sekretaris BP2KKA Wann Saros, Wakil Bupati Natuna Raja Amirullah, Wakil Ketua DPRD Natuna Wan Zuhendra, Pemprov Kepri yang diwakili Asisten Tata Praja Kepri Tengku Mukhtaruddin, dan Ketua DPRD Kepri Nur Syafriadi. Formulasi tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan jumlah penduduk dan luas wilayah, yang mana Natuna memiliki penduduk yang lebih banyak dan wilayah yang lebih luas dari Anambas.

Kabupaten Kepulauan Anambas Dikebiri
Setelah KKA terbentuk, Pemkab Natuna kembali ingkar janji. Alokasi DBH Migas yang dikeluarkan Departemen Keuangan, jatah DBH Migas triwulan IV yang mesti diterima Kabupaten Natuna sebesar Rp193 miliar. Jika kesepakatan awal direalisasikan, paling tidak Rp77 miliar akan masuk ke kantong Anambas. Tapi nyatanya Anambas tak dapat sepersenpun.

Kini pemerintah KKA dan segenap masyarakat Anambas terus berjuang untuk mendapatkan haknya. BP2KKA sebagai lembaga non gorvernment yang sebelumnya melakukan advokasi pembentukan KKA juga giat berusaha untuk mendapat kompensasi DBH Migas.

Masyarakat Anambas tak sendiri, Gubernur Kepri juga kabarnya mendukung perjuangan masyarakat KKA. Melalui surat bernomor 0616/kdhkepri.905/12.08 tertanggal 2 Desember 2008 menyurati Menteri Keuangan. Gubernur Kepri mendukung upaya Pemkab Kepulauan Anambas yang mengharapkan kucuran DBH Migas triwulan IV TA 2008 demi kelancaran pelaksanaan roda pemerintahan di kabupaten baru itu. Malah, dalam surat tersebut, gubernur Kepri menyatakan bahwa lokasi sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan gas alam (Lapangan Udang dan Lapangan Kerisi) lebih dekat dan berada di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.Tak hanya Gubernur, DPRD Kepri pun bersikap senada.

Mimpi Daeng Rusnadi Kuasai Migas Anambas.
Daeng memang tokoh politik yang tak takut menerjang badai. Setelah sebelumnya menghambat pembentukan provinsi Kepri. Bahkan berniat membentuk provinsi sendiri ketimbang bergabung dengan Kepri. Kemudian ia juga menghadang pembentukan KKA. Kini ia juga tak rela berbagi DBH Migas dengan KKA. Padahal tikuspun tahu bahwa kegiatan eksplorasi migas berada di wilayah Anambas. Kalau tidak untuk apa perusahaan-perusahaan pengeksplorasi migas itu (Conoco Philips, Star Energi dan Primeir Oil) memilih pulau Matak sebagai lokasi anjungan minyak (offshore) atau basecamp penambangan mereka. Pilihannya tentu karena alasan efisiensi, sebab letak pulau Matak (salah satu pulau dalam gugus kepulauan Anambas) yang lebih dekat dengan sumur-sumur Migas. Sedang Natuna agaknya harus menunggu sampai blok Natuna D Alpha di kelola dulu, dan pulau Bunguran dijadikan sebagai basecamp.

Tapi sekencang apapun usaha yang dilakukan Daeng Rusnadi dan konco-konconya pasti akan gagal. Apalagi kabarnya pihak konsorsium juga mendukung langkah yang dilakukan Pemkab Anambas untuk mendapatkan DBH Migas. Konsorsium tentu tak mau repot, apalagi tersiar kabar bahwa jika KKA tak dapat DBH Migas masyarakat Anambas akan memblokade basecamp konsorsium di pulau Matak. Tentu hal tersebut tidak diinginkan.

Saya optimis KKA pasti akan mendapat kompensasi yang layak sesuai peraturan perundang-undangan. Namun sebagai bagian dari komunitas masyarakat Anambas kita tetap harus melihat problema ini dengan arif. Dan kelak jika KKA telah mendapat DBH Migas, saya berharap Natuna juga tetap mendapatkannya atau diterapkan formula sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Sebab pemekaran daerah prinsipnya tak boleh mematikan daerah induk. Jika daerah induk sampai miskin bukan tak mungkin KKA digabung kembali dengan Natuna. Sedang Daeng Rusnadi si “Raja Bunguran”, pasca di obok-obok KPK beberapa waktu lalu saya kira hanya tinggal nunggu waktu saja. Cepat atau lambat... hotel prodeo sudah menanti….
Baca Selengkapnya...