Hampir dua pekan, bencana jebolnya tanggul situ Gintung, Tangerang, Banten terjadi. Musibah yang menewaskan seratus korban lebih itu sungguh menyayat hati siapapun yang melihatnya. Bagi yang memiliki selaksa daya akan tergerak membantu meski hanya beberapa Rupiah. Sedang bagi yang papa cukuplah ia membantu dengan berdoa kepada Sang Khaliq, setidaknya begitulah kebajikan agama mengajarkan kita.
Bencana alam yang terjadi di negeri ini memang selalu menyedot perhatian. Serempak tanpa paksaan dan provokasi solidaritas bangsa kembali menguat, tiap elemen negara ini ingin mengulurkan bantuan tanpa terkecuali oleh partai politik. Maklum bencana kali ini terjadi hanya beberapa pekan jelang Pemilu 2009.
Namun, yang patut dikritisi pantaskah suasana duka justru dimanfaatkan untuk berkampanye. Tidakkah itu sama saja dengan bersenang diatas duka orang lain . Padahal kuat dugaan bahwa musibah situ Gintung terjadi karena human error akibat kurang awasnya pejabat publik akan keselamatan rakyat. Dan mereka yang kini menjadi pejabat publik bukankah juga orang-orang partai politik.
Hakikat Partai Politik
Keberadaan partai politik adalah sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi modern. Secara teoritik ia berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pendidikan politik, sebagai sarana partisipasi politik, pengatur konflik, komunikasi politik, serta aggregasi kepentingan. Dan yang paling utama ialah fungsi rekrutmen politik yakni mengantarkan anggota-anggotanya dalam jabatan publik; Bupati, walikota, Gubernur, Menteri, presiden, anggota legislatif dan lain sebagainya.
Pengklasifikasi fungsi daripada partai politik bukanlah bermakna bahwa ia lembaga yang hanya peka terhadap masalah-masalah politik tapi justru bertujuan memantapkan tradisi berdemokrasi dan kehidupan sosial dalam konteks bernegara. Sebab dengan demikian tampaklah perbedaan yang nyata antara parpol dengan elemen infrastruktur politik yang lain seperti LSM, kelompok kepentingan (interest group), elit, media massa, dan juga pressure group termasuk mahasiswa.
Bisa dibayangkan jika tidak ada pembagian tugas seperti itu, apa jadinya jika parpol berfungsi sebagai wadah para pemain sepak bola, sementara justru organisasi agama yang ikut Pemilu.
Parpol dan Aktivitas Sosial
Lalu jika demikian apakah parpol tidak boleh menjalankan fungsi sosial semisal ikut mendirikan posko atau mengirim sukarelawan ketika terjadi bencana seperti di situ Gintung. Jawabannya tentu saja boleh sepanjang tidak membawa atribut partai serta tidak pula dijadikan sebagai ajang kampanye dalam bentuk apapun. Sebab jika demikian adanya pasti akan sangat menyakiti hati rakyat, dan justru mempertontonkan sikap tidak profesionalnya partai politik tersebut.
Menurut penulis ada tiga cara paling elegan yang bisa dilakukan oleh parpol untuk menjalankan aktivitas sosialnya. Pertama, parpol yang ingin membantu bisa saja bekerja sama dengan lembaga seperti Palang Merah Indonesia atau Bulan Sabit Indonesia atau LSM tertentu yang jauh lebih berpengalaman dalam menangani bencana. Mereka tentu memiliki jaringan, mekanisme dan sistem kerja yang lebih mumpuni serta kemampuan koordinatif yang baik dibanding parpol yang hanya bergerak insidental dan cenderung bekerja sendiri-sendiri.
Kedua, parpol yang tetap ingin membantu secara mandiri bisa melakukannya dengan cara mendirikan organisasi atau badan khusus yang siap diturunkan kapanpun bila ada bencana. Mirip seperti under bow partai, namun tetap harus bekerja professional tanpa harus membawa bendera partai, mensosialisasikan nomor partai apalagi nama caleg. Jika kerja lembaga tersebut kredibel dan kontributif tentu rakyatlah yang akan memberi apresiasinya sendiri, pada gilirannya juga akan berimplikasi terhadap elektabilitas partai politik tersebut.
Ketiga, dan saya kira ini adalah yang paling penting yaitu mengembangkan alternatif solusi bagi penanggulangan bencana termasuk didalamnya antisipasi terhadap potensi bencana lewat proposal kebijakan publik yang diperjuangkan oleh wakil-wakil mereka diparlemen. Disaat yang bersamaan juga memainkan peran yang optimal dalam mengawasi kinerja pemerintah khsususnya yang terkait dengan kewajiban memberikan penjaminan rasa aman terhadap warga negara termasuk rasa aman dari bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Sebab seperti dikatakan sosiolog Johan Galtung, bila upaya mengantisipasi itu tak dilakukan secara sungguh-sungguh, apalagi tanpa upaya antisipasi, maka sesungguhnya kekerasan terhadap masyarakat telah terjadi.
Akhirnya kita berharap agar bencana demi bencana yang melanda negara ini, hendaknya dijadikan sebagai refleksi oleh para pemimpin negeri ini termasuk oleh parpol-parpol yang kini menebar simpati di Situ Gintung. Jangan sampai bencana yang terjadi karena kelalaian tokoh-tokoh parpol yang kini memimpin negara, justru digunakan pula oleh partai politik untuk merebut suara.
Baca Selengkapnya...
Bencana alam yang terjadi di negeri ini memang selalu menyedot perhatian. Serempak tanpa paksaan dan provokasi solidaritas bangsa kembali menguat, tiap elemen negara ini ingin mengulurkan bantuan tanpa terkecuali oleh partai politik. Maklum bencana kali ini terjadi hanya beberapa pekan jelang Pemilu 2009.
Namun, yang patut dikritisi pantaskah suasana duka justru dimanfaatkan untuk berkampanye. Tidakkah itu sama saja dengan bersenang diatas duka orang lain . Padahal kuat dugaan bahwa musibah situ Gintung terjadi karena human error akibat kurang awasnya pejabat publik akan keselamatan rakyat. Dan mereka yang kini menjadi pejabat publik bukankah juga orang-orang partai politik.
Hakikat Partai Politik
Keberadaan partai politik adalah sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi modern. Secara teoritik ia berfungsi sebagai lembaga yang melakukan pendidikan politik, sebagai sarana partisipasi politik, pengatur konflik, komunikasi politik, serta aggregasi kepentingan. Dan yang paling utama ialah fungsi rekrutmen politik yakni mengantarkan anggota-anggotanya dalam jabatan publik; Bupati, walikota, Gubernur, Menteri, presiden, anggota legislatif dan lain sebagainya.
Pengklasifikasi fungsi daripada partai politik bukanlah bermakna bahwa ia lembaga yang hanya peka terhadap masalah-masalah politik tapi justru bertujuan memantapkan tradisi berdemokrasi dan kehidupan sosial dalam konteks bernegara. Sebab dengan demikian tampaklah perbedaan yang nyata antara parpol dengan elemen infrastruktur politik yang lain seperti LSM, kelompok kepentingan (interest group), elit, media massa, dan juga pressure group termasuk mahasiswa.
Bisa dibayangkan jika tidak ada pembagian tugas seperti itu, apa jadinya jika parpol berfungsi sebagai wadah para pemain sepak bola, sementara justru organisasi agama yang ikut Pemilu.
Parpol dan Aktivitas Sosial
Lalu jika demikian apakah parpol tidak boleh menjalankan fungsi sosial semisal ikut mendirikan posko atau mengirim sukarelawan ketika terjadi bencana seperti di situ Gintung. Jawabannya tentu saja boleh sepanjang tidak membawa atribut partai serta tidak pula dijadikan sebagai ajang kampanye dalam bentuk apapun. Sebab jika demikian adanya pasti akan sangat menyakiti hati rakyat, dan justru mempertontonkan sikap tidak profesionalnya partai politik tersebut.
Menurut penulis ada tiga cara paling elegan yang bisa dilakukan oleh parpol untuk menjalankan aktivitas sosialnya. Pertama, parpol yang ingin membantu bisa saja bekerja sama dengan lembaga seperti Palang Merah Indonesia atau Bulan Sabit Indonesia atau LSM tertentu yang jauh lebih berpengalaman dalam menangani bencana. Mereka tentu memiliki jaringan, mekanisme dan sistem kerja yang lebih mumpuni serta kemampuan koordinatif yang baik dibanding parpol yang hanya bergerak insidental dan cenderung bekerja sendiri-sendiri.
Kedua, parpol yang tetap ingin membantu secara mandiri bisa melakukannya dengan cara mendirikan organisasi atau badan khusus yang siap diturunkan kapanpun bila ada bencana. Mirip seperti under bow partai, namun tetap harus bekerja professional tanpa harus membawa bendera partai, mensosialisasikan nomor partai apalagi nama caleg. Jika kerja lembaga tersebut kredibel dan kontributif tentu rakyatlah yang akan memberi apresiasinya sendiri, pada gilirannya juga akan berimplikasi terhadap elektabilitas partai politik tersebut.
Ketiga, dan saya kira ini adalah yang paling penting yaitu mengembangkan alternatif solusi bagi penanggulangan bencana termasuk didalamnya antisipasi terhadap potensi bencana lewat proposal kebijakan publik yang diperjuangkan oleh wakil-wakil mereka diparlemen. Disaat yang bersamaan juga memainkan peran yang optimal dalam mengawasi kinerja pemerintah khsususnya yang terkait dengan kewajiban memberikan penjaminan rasa aman terhadap warga negara termasuk rasa aman dari bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia. Sebab seperti dikatakan sosiolog Johan Galtung, bila upaya mengantisipasi itu tak dilakukan secara sungguh-sungguh, apalagi tanpa upaya antisipasi, maka sesungguhnya kekerasan terhadap masyarakat telah terjadi.
Akhirnya kita berharap agar bencana demi bencana yang melanda negara ini, hendaknya dijadikan sebagai refleksi oleh para pemimpin negeri ini termasuk oleh parpol-parpol yang kini menebar simpati di Situ Gintung. Jangan sampai bencana yang terjadi karena kelalaian tokoh-tokoh parpol yang kini memimpin negara, justru digunakan pula oleh partai politik untuk merebut suara.
